Perempuan Parlemen

Rasanya tidak ada yang lebih absurd di dunia selain negeri ini. Di tanah yang “katanya” gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharjo, nyaris semua salah urus. Tata nilai dijungkir balik, logika bengkok dianggap lurus. Begitu pula soal afirmasi perempuan sebagai caleg.

Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Namun yang saya tangkap adalah bahwa sekumpulan orang yang punya kepentingan dengan kekuasaan atas tanah air mata ini masih tidak pro pada perempuan, apalagi pada kepentingan bangsa. Mereka sangat tahu persis bahwa perempuan sendiri masih belum siap untuk jadi anggota parlemen dan mengurusi rakyat, atau minimal mengurusi nasib kaum perempuan sendiri. Maka ide untuk mendorong peran perempuan lebih aktif lagi justru dibablaskan ke prosentase.
Ibarat mau ikut bertanding, belum cukup latihan, belum pemanasan, tiba-tiba dipaksa masuk garis start dan, “…doorrr”. Pistol ditembakkan.

Saya kurang jelas apakah para aktivis perempuan menyadari ini atau tidak. Jika kelak sejumlah perempuan yang tidak siap tadi jadi anggota parlemen dan kemudian ikut-ikutan berlaku absurd seperti di atas, maka masuk perangkap fait a compli –lah (bukan peta konflik, sebagai mana beberapa yang mengaku aktivis mahasiswa ’98 sering sebut) seluruh perempuan Indonesia ini. Yang akan terdengar adalah, “tuh. Khan. Gue bilang juga apa. Mending perempuan disuruh ngurus rumahtangga yang bener. Jangan dikit-dikit minta cerai, kayak di infotainment itu”.

Tentunya tidak dipungkiri bahwa beberapa di antara aktivis perempuan punya kemampuan yang lebih dari siap untuk jadi anggota parlemen. Tapi dalam prosentase sekian? Di sini yang mayoritas akan membunuh minoritas. Di republik ini belum ada organisasi perempuan yang sedemikian bagus dalam menetaskan pejuang-pejuang sekapasitas Dhita Indah Sari, Khofifah Indar Parawansa, Hj. Aisyah Amini, apalagi seperti para eks Gerwani (saya pernah baca wawancara dengannya di sebuah koran beberapa tahun silam. namanya saya lupa. juga korannya). Bayangkan. Sekian puluh tahun dipendam di Pulau Buru, dalam usia yang sudah sepuh, tapi logikanya masih tajam surajam dan runtut.

Di sisi lain, jangan dilupakan bahwa perempuan (Indonesia?) itu susah sekali disuruh bersatu. Dua pemilu lalu, saya membantu seorang perempuan untuk nyaleg di kabupaten Bogor sebagai penasehat politiknya. Peta politik di sana saat itu jelas bagi saya. Tidak mungkin si caleg perempuan ini akan bisa bersaing. Maka saya luncurkan konsep untuk membuat koalisi caleg perempuan lintas partai yang saya namai Wali Perempuan Indonesia. Alasannya, di dalam partai sendiri caleg perempuan mendapat tekanan untuk tidak semenonjol sejawatnya yang pria. Respon kehadiran atas undangan ini lumayan. Mayoritas partai peserta pemilu hadir. Harapan saya adalah minimal bisa dilakukan kampanye bersama antar caleg perempuan lintas partai ini. Namun apa yang kemudian terjadi?

Tidak jalan. Sebagaimana juga Kaukus Perempuan. Yang lebih menyedihkan lagi adalah, sehari setelah pertemuan perdana itu, muncul berita bahwa telah didirikan gerakan semacam di Sulawesi, Jawa Tengah, Cianjur, dll. Dari apa yang saya baca di media, konsep mereka 95 persen identik dengan yang saya buat. Siapa lagi yang membocorkan kalau bukan para caleg itu sendiri? Lha yang pria cuma saya sendiri di pertemuan tersebut. Langkah copycat yang terjadi di beberapa wilayah tersebut justru kontra produktif kalau tidak bisa dibilang penggembosan.

Dalam situasi seperti sekarang dimana masing-masing dituntut untuk kampanye habis-habisan karena pemberlakuan ketentuan suara terbanyak, caleg perempuan akan lebih sulit meraih suara. Organisasi perempuan yang solid itu ada berapa sih, selain jama’ah pengajian ibu-ibu dan PKK –yang sudah tak terdengar lagi suaranya? Maka jangan melihat pada statistik bahwa jumlah pemilih perempuan lebih besar dari pria. Khofifah yang jelas punya massa jamaah pengajian perempuan yang solid di Jawa Timur toh kalah tipis dari Sukarwo dan Syaifullah Yusuf. Bagaimana pula di tingkat nasional?

Kesadaran akan pentingnya peran perempuan di Indonesia sesungguhnya hanya ada di kota-kota besar dan ada di kalangan terdidik. Jawa Timur sebagaimana saya sitir di atas adalah suatu kasus yang berbeda karena bersifat tradisional. Dengan demikian afirmasi caleg perempuan yang sedang diperdebatkan sekarang tak lebih dari penggembosan isu perempuan. Saya berharap para caleg perempuan tidak tergiur oleh iming-iming prosentase tersebut. Lebih baik periode ini dipakai sebagai suatu pembelajaran atas realitas politik agar di pemilu berikutnya ada perubahan yang signifikan. Yang sangat penting saya kira adalah membuat kantong-kantong pemberdayaan perempuan sebanyak mungkin.

Perlu juga kiranya mempelajari sejarah perempuan di Indonesia atau bahkan dunia. Jangan cuma tahu Kartini saja. Kartini pun bagi saya hanya simbolisasi yang dibuat kaum kami (he he..) untuk menyenangkan perempuan. Di Sumatera Barat yang menganut matriarchaat juga tidak lagi memunculkan tokoh-tokoh perempuan. Perempuan cuma simbol belaka, pemegang stempel saja. Kekuasaan de facto tetap di tangan ninik mamak yang notabene pria. Jadi waspadalah. Karena blog ini juga diakses pria maka mereka (eh..kami) juga akan lebih mengantisipasi langkah kalian.

Terngiang sayup-sayup di kepala saya alunan musik blues, an oldie goodie song,

It’s a man’s world
But it will be nothing
Nothing..
Without a woman or a girl.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s