Sebuah Catatan tentang Nusantara Sehat, Blogger, dan Humas.

MAMAN Suherman, Diah xxx, Anjari (ki-ka) dalam Temu Blogger #SahabatJKN di ArtHotel Thamrin. (foto: umarsyaifullah)

MAMAN Suherman, Diah Saminarsih, Anjari Umarjianto (ki-ka) dalam Temu Blogger #SahabatJKN di ArtHotel Thamrin. (foto: umarsyaifullah)

SEBAGAI pengantar, 13 Oktober lalu Puskomblik Kemenkes RI mengadakan Temu Blogger yang terhimpun dalam tagar #SahabatJKN di ArtHotel Thamrin, Jakarta. Tema acara hari itu adalah tentang Nusantara Sehat, sebuah program yang mengedepankan pencegahan penyakit dan pola hidup sehat di masyarakat terluar dan tertinggal Indonesia. Kiranya sebagian besar blogger yang hadir telah menuliskan laporannya dalam bentuk reportase. Namun tulisan ini memang tidak demikian. Sebuah blog adalah wadah penulisan yang tak terbatas reportase kegiatan semata.

Saya adalah praktisi jurnalistik sejak tahun 1983 semasa di bangku kuliah, berlanjut ke radio. majalah, dan televisi. Karya jurnalistik bukan hanya reportase, melainkan juga feature atau karangan khas, tajuk atau editorial, opini atau byline, dan artikel. Reportase sendiri meski harus memenuhi kaidah 5W + 1H, namun masing-masing media punya gaya tersendiri. Tentu tak boleh lupa akan kebijakan redaksi dalam mengemas sebuah liputan dalam sudut pandang atau angle tertentu. Meski seorang reporter meliput suatu event atas undangan humas sebuah instansi dan dibekali berbagai data, namun seorang wartawan yang baik tidak akan menjadi corong instansi melainkan mengabarkan sesuai apa yang yang menurutnya akan menjadi perhatian pembacanya. Dan blogger adalah juga citizen journalist.

Seorang pejabat humas pasti tahu, berapa banyak pun ia menyebarkan press release ke semua media, takkan ada media yang akan menurunkan berita sebagaimana yang diharapkan begitu saja. Namun demikian pejabat humas yang baik akan mementingkan luasnya peliputan dibandingkan seragamnya berita. Pada era digital sekarang disebut dengan engagement. Sekali pun ada pemberitaan yang dianggap kontra produktif bagi instansinya, adalah tugas humas untuk melaporkannya pada induk instansi serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasinya. Yang akan menjadi sorotan publik kemudian adalah soal bagaimana cara humas atas nama institusi menanggapi masalah tersebut.

Oh ya. Sebagai penutup pengantar, “Ini sudah bukan era Orde Baru, kan?”


Di sini saya tak akan merinci tentang Nusantara Sehat karena banyak rekan blogger lain sudah menuangkannya dengan cukup lengkap. Namun secara ringkas, Nusantara Sehat ternyata adalah merupakan ‘adik satu ibu‘ dengan program Pencerah Nusantara. Penggagasnya adalah Diah Saminarsih dengan supervisi dari Nila F Moeloek. Keduanya berangkat dari Kantor Utusan Khusus Presiden untuk Millenium Development Goal (MDG). Lebih lanjut, ‘hubungan’ antara Nusantara Sehat (NS) dan Pencerah Nusantara (PN) bisa dilihat di F.A.Q. Nusantara Sehat.

Saat ini PN sudah menghasilkan 3 angkatan, sementara NS baru satu angkatan. Secara keseluruhan boleh dikata kedua program ini identik. Bedanya adalah PN dikelola oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, sementara NS dikelola oleh Kementrian Kesehatan. Dari sisi pembiayaan jelas ada perbedaan besar antar keduanya. Implikasinya ada pada jumlah tenaga yang direkrut dan cakupan wilayah yang akan dijangkau.

Di sisi lain, pola pendekatan LSM yang lebih horisontal kiranya akan menghasilkan capaian yang berbeda dengan pendekatan pemerintah yang bernuansa top-down. Dengan berjalan seiringnya kedua program justru diharapkan terjadi pencapaian yang saling melengkapi. Paling tidak dalam tahap awal ini hasil dari kedua program akan dievaluasi dan digodok untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal.

Membangun Dari Pinggir

Dari status Facebook Page Prof. Yohanes Surya saya mendapat berita sebagai berikut:

Adnan Abdurrahman Syukri dari Pandeglang Banten berhasil meraih 2 medali emas dalam Asia Pacific Conference for Young Scientist di Malaysia September 2015. APCYS adalah lomba karya ilmiah dan presentasi bidang sains tingkat SMA se Asia Pasifik. Ini bukan prestasi main-main karena belum pernah ada seorang peserta yang memperoleh 2 emas sekaligus sebelumnya. Adnan merupakan 1 dari 20 siswa peserta program di Surya Institute yang berasal dari daerah seperti Aceh, NTT, Ambon dan daerah-daerah perbatasan lainnya. Ini adalah berita tanggal 16 September lalu.,

Sementara di bulan Agustus 44 mahasiswa STKIP Surya diwisuda. Yang menarik adalah semua wisudawan ini dari daerah tertinggal di Papua (Jayawijaya, Yahukimo, Yapen, Tolikara, Puncak Jaya) dan kabupaten Kupang (NTT). Beberapa waktu lalu ketika Prof Surya ke Donggala (Sulteng), ia minta calon mahasiswa yang dikirim adalah anak yang tinggal di balik gunung (di sekitar hutan). Ia juga melakukan hal yang sama di Gowa (Sulsel), Pakpak Barat (Sumut). Kenapa begitu? Prof Surya yakin kalau mau membangun daerah harus dimulai dari anak daerah tersebut. Tidak ada yang tidak mungkin,

Apa kaitannya dengan Nusantara Sehat? Salah satu indikator utama keberhasilan program ini adalah keberlangsungan/kontinuitas program setelah tim NS menyelesaikan masa baktinya di daerah tujuan. Dengan demikian sorotan bukan pada romantisme dan eksotisme para relawan di wilayah pinggiran tersebut, melainkan bagaimana mereka menjadi agen-agen perubahan bagi masyarakat setempat. Tantangan terbesar dari NS (dan juga PN) adalah melakukan transformasi pengetahuan dan tidak terjebak pada crash program sebagaimana terjadi pada banyak program pemerintah sebelumnya semisal Sarjana Masuk Desa dan sebagainya. Oleh karenanya perlu difikirkan pola perekrutan a la Prof. Yohanes Surya di atas untuk diterapkan di Nusantara Sehat.

Menjembatani Kesenjangan

Pada tulisan saya sebelumnya, sudah diutarakan persoalan besar pemerintah kita sekarang adalah desentralisasi dan demokrasi dalam pengertian keterbukaan informasi. Kedua hal tersebut sudah menjadi keniscayaan dan merupakan fakta yang tak dapat dipungkiri dari perkembangan politik kenegaraan. Program Nusantara Sehat ini agaknya merupakan upaya terobosan Kemenkes untuk mengatasi kesenjangan pusat – daerah. Dalam merencanakan target wilayah operasi, Kemenkes terlebih dulu mengundang pimpinan daerah setempat untuk menyamakan visi dan utamanya mendapat dukungan.

Yang menjadi masalah adalah seringkali perkembangan mentalitas kita belum siap menghadapi kesenjangan tersebut. Hal krusial yang sering menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan adalah payung hukum dan peraturan pelaksanaannya. Satu contoh terkini adalah dugaan penyimpangan atau kurang tanggapnya Dinas Kesehatan terhadap bencana asap di Sumatera dan Kalimantan. Kemenkes tidak dapat menindak oknum Dinkes di daerah karena kewenangan ada di pemerintah daerah.

Di lain pihak ada pernyataan salah satu pejabat, “…sakitnya tuh di sini” ketika mengomentari keluhan masyarakat yang ramai dilansir di media sosial. Agaknya pejabat tersebut masih belum bisa ‘move-on‘ dari era Orde Baru ketika pejabat pemerintah pantang untuk dikritik. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai seorang militer berpangkat Jenderal dan juga Presiden RI telah menunjukkan kebesaran hati seorang pemimpin yang hampir tiada hari tanpa hujatan terlempar padanya. Yang sangat kasar dan brutal sekalipun.

Kebetulan sekali, begitu tulisan ini dibuat muncul berita melalui Twitter bahwa Wahana Visi Indonesia sebuah kelompok masyarakat (civil society organization/CSO) mendapat dana hibah dari Bank Dunia untuk proyek kesehatan ibu dan anak di Nusa Tenggara Timur. Kelompok ini berupaya menekan tingkat kematian ibu hamil yang sangat tinggi di NTT. Caranya adalah meningkatkan peran masyarakat untuk menyampaikan kekurangan dan kelemahan fasilitas kesehatan di lapangan pada pemerintah secara jujur dan terbuka. Dengan demikian hal ini akan bukan hanya menjembatani tapi juga menutup kesenjangan antara kebijakan dan realisasi di lapangan.

“Seringkali masyarakat enggan menyampaikan langsung pada kami. Program ini menolong mereka untuk jujur tentang apa yang terjadi di lapangan.”

Antonius Luju

Kepala Desa Nita

 

Lalu harus bagaimana? Pada era demokrasi yang mengarah liberal seperti sekarang, tentu yang menjadi contoh adalah negara-negara demokrasi liberal itu sendiri. Di sana peran instansi atau pejabat humas sangat berperan besar untuk menjembatani kesenjangan antar instansi mau pun pemerintah dengan publik. Bagaimana kabarnya #RevolusiMental ?(us)

 

copyleft umar syaifullah 2015

 

Iklan

2 pemikiran pada “Sebuah Catatan tentang Nusantara Sehat, Blogger, dan Humas.

  1. waw.. dalam artian setelah 4 angkatan treatment yang dilakukan seharusnya sudah mulai bisa dievaluasi.. strategi desentralisasi solusi kesehatan di pinggir nusantara.. bener begitu ga ya.. apa salah fokus 😀

    • 3 angkatan untuk Pencerah Nusantara, sementara Nusantara Sehat baru 1 angkatan. Menurut pengamatan saya, 3 angkatan PN saja belum mencukupi untuk membuat NS. Mungkin di titik ini ada aspek politik yaitu percepatan program untuk pencapaian Nawacita.

      Di ‘musim’ liberal begini orang banyak sekali terburu-buru tanpa perencanaan yang matang. Di jaman Orde Baru, bagaimana pun ada yang namanya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan ada perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang, yang namanya Repelita. Lha sekarang ini negara tak punya arah, boro-boro perencanaan. Yang kasihan adalah para profesional yang ‘dipaksa’ mewujudkan kemauan politik atasannya. Inilah yang terjadi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s